Fayakhun Andriadi: Ancaman Perang Mayantra

Fayakhun Andriadi, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, adalah anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Ir. Haditirto Djoyodirdjo dan Etty Artiadi. Fayakhun berasal dari keluarga pekerja keras. Di usia 23 tahun, ia mengabdikan diri sebagai dosen jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Semarang. Politisi muda yang sekarang menjadi anggota DPR RI ini semenjak kecil telah terbiasa berprestasi dan mengikuti berkembangan zaman. Selain sibuk di dunia politik, Fayakhun masih menyempatkan diri berbagi pemikiran melalui tulisan-tulisannya. Beberapa tulisannya membahas mengenai “teknologi” yang menjadi salah satu bidang keahliannya.

Dalam salah satu bukunya yang berjudul “Demokrasi di Tangan Netizen”, Fayakhun Andriadi mengemukakan bahwa pada tahun 1991 tanda-tanda kecil perang mayantara perlahan meletup. Seseorang di angkatan udara Irak melaporkan adanya virus komputer bernama AF/91. Virus ini sengaja diciptakan dan telah terinstal pada chip printer untuk membuat jalan masuk ke Irak melalui Amman, Yordania. Tugas virus ini adalah membuat kerusakan senjata anti-pesawat Irak (Noor Pramadi: 2010). Bahkan Indonesia sendiri merasakan ancaman serangan siber jauh sebelum internet booming di negeri ini.

Dalam buku Inside Cyber Warfare (2011), Jeffrey Carr mengisahkan sebuah kejadian pada 1998, tepat setelah kejadian kerusuhan Mei 1998. Saat itu, menyebar gerakan anti-Cina yang berujung pada terjadinya aksi kriminal terhadap warga etnis ini. Tak lama setelah kejadian tersebut, muncul komunitas hacker yang mendeklarasikan diri dengan nama Hacker Emergency Meeting Center. Mereka memiliki anggota yang berjumlah sekitar 3.000 orang hackers. Mereka berasal dari negeri Tiongkok. Para hacker tersebut menyerang website milik pemerintah Indonesia sebagai reaksi atas kejadian yang sangat merugikan warga keturunan Tiongkok tersebut.

Berdasarkan kronologi kejadiannya, fayakhun andriadi mengindikasi perang mayantara sudah mulai muncul semenjak tahun 1991. Setelah itu, mulai mengalami peningkatan yang cukup pesat semenjak tahun 2007 dan berlanjut hingga saat ini.

Sebenarnya, jauh sebelum era teknologi digital muncul, tepatnya pada tahun 400-320 SM, SunTzu, ahli strategi perang legendaris, pernah mengatakan bahwa mengalahkan pasukan lawan tanpa bertempur adalah keutamaan suatu keunggulan. Kini, di abad yang serba digital, dengan internet sebagai pemungkasnya, strategi itu hidup kembali. Seolah sedang bangkit dari kuburnya.

Era digital dibayangi resiko terjadinya perang mayantara lintas negara. Satu yang unik dari perang ini adalah tidak ada pertempuran dalam pengertian nyata.

Fayakhun Andriadi Memilih Golkar karena SDM-nya Teruji

Meski berasal dari keluarga pendiri partai Golkar, Fayakhun Andriadi membutuhkan pemikiran jernih untuk memutuskan dirinya memilih Golkar. Setelah ia memutuskan peduli politik, maka ia menyadari bahwa saluran tertinggi dalam politik adalah ikut partai politik. Pada tahap ini muncul lagi pertimbangan baru dalam rasionya, yakni menentukan partai politik. Proses penentuan untuk ikut partai politik ini berlangsung sangat lama hingga era reformasi muncul. Partai-partai pun bermunculan. Sebagai anak tokoh politik, ditambah kondisi ekonominya yang sudah sangat mapan, tawaran dari banyak partai pun datang kepadanya.

Saat itu ia berpikir, “Saya ini mau ikut partai kecil, dan langsung jadi kepala teri, atau saya ikut partai besar jadi buntut ikan hiu, atau buntut naga”. Pertimbangan itu terus dibawanya, hingga pada akhirnya, sekitar tahun 2002, Fayakhun memutuskan untuk bergabung dengan partai besar dengan pertimbangan,

“Untuk apa saya jadi kepala teri kalau akhirnya ukurannya hanya sebesar teri. Artinya, saya cepat puas, cepat senang, tetapi sebetulnya tempaannya atau penggodokannya tidak maksimal. Ga apa-apa saya jadi buntut naga tetapi disitu saya ditempa, digodok, sehingga ketika suatu ketika saya jadi kepala naga, maka itu pasti sudah melalui tempaan luar biasa dan itu pasti tangguh,”tuturnya.

Dalam posisi ini, Fayakhun pun masih diselimuti kebingungan ketika menentukan partai besar yang mana yang akan dia pilih. Saat itu pada awal tahun 2000, ada beberapa partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan lainnya. Namun setelah berfikir jernih, akhirnya ia melabuhkan pilihan pada Partai Golkar. Ada tiga pertimbangan utama mengapa ia memilih partai golkar :  

Pertama, Sumber Daya Manusia Partai. Dibanding partai lain, menurut Fayakhun, Partai Golkar memiliki sumber daya manusia yang sangat teruji, terlatih, pintar-pintar, educated, dan mapan. SDM partai Golkar tangguh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dari segi kuantitas pun sangat banyak, sudah menyebar di seantero nusantara.

Kedua, Infrastruktur Partai Golkar juga sudah establish hingga tongkat kecamatan dan desa sekalipun. Yang bisa menyaingi dalam hal infrastruktur ini –pada awal tahun 2000 itu—hanya PDI Perjuangan. Tetapi menurut Fayakhun Andriadi Partai Golkar masih lebih baik.

Ketiga, Demokratis. Di kala partai besar lain masih banyak dibayangi “kepemimpinan kharismatis” dan “tokoh sentral”, Partai Golkar sudah menunjukkan diri sebagai partai modern dan demokratis. Tidak ada tokoh sentral, semua orang punya kesempatan sama untuk menjadi pimpinan, tak peduli dari garis keturunan siapapun atau etnis manapun. Partai pada akhirnya menjadi sangat dinamis dan kompetitif. Yang melaju pasti yang teruji dan kader terbaik.

Politisi Muda Partai Beringin Fayakhun Andriadi Raih Anugerah The Star

Fayakhun Andriadi, politisi muda Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta pernah mendapatkan Anugerah The Star dari Indonesia satu Foundation. Sebagai informasi, anugerah tersebut diberikan kepada tokoh muda yang diharapkan akan membawa perubahan ke depan dalam kiprahnya masing-masing.

“Penghargaan ini merupakan surprise buat saya. Karena saya menjadi politisi bukan tipe yang suka tampil, saya tipe yang senang bekerja. Ternyata dalam bekerja ada yang mengamati saya. Ini merupakan amanah, sehingga penghargaan ini menjadi motivasi saya untuk ke depan betul-betul bisa memberikan dharma bakti yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucap Fayakhun usai Penghargaan Komitmen Pemimpin Pancasila di Hotel Intercontinental Midplaza.

Fayakhun Andriadi kemudian mengatakan bahwa di zaman digital seperti sekarang ini, Pancasila bukan lagi sebatas ideologi. Melainkan Pancasila harus sudah menjadi darah daging dari bangsa Indonesia. Karena menurut Fayakhun, tanpa Pancasila, mungkin bangsa ini sudah pecah-belah dan berantakan. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Maka ini menjadi tantangan bagi saya untuk mengawal Pancasila di era digital.

Menurutnya, untuk mempersatukan bangsa memang harus mengadopsi dan melestarikan oleh generasi penerus. Namun caranya sudah tidak bisa lagi dengan doktrin seperti di zaman Soeharto.

“Anak sekarang semakin di doktrin semakin tidak mau. Caranya harus dengan yang populer sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena setiap anak Indonesia yang lahir sebetulnya genetiknya sudah Pancasila. Namun bagaimana dibangunkan agar tumbuh secara Pancasilais,” kata Fayakhun.

Fayakhun menambahkan, tentu untuk melestarikan Pancasila adalah tugas utama pemerintah. Sementara seluruh rakyat Indonesia harus ikut mengawalnya.

“Pemerintah harus di depan. Namun kita berharap siapa pun yang berkuasa semangat mempertahankan dan mengawal Pancasila tidak pudar,” harap dia.

Seperti diketahui, Indonesiasatu Foundation kembali menggelar Indonesia Satu Award yang merupakan anugerah komitmen Pemimpin Pancasila kepada 10 tokoh nasional. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dianggap berkomitmen mewacanakan dan mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam posisi mereka masing-masing.

Pemimpin-pemimpin tersebut diantaranya Hamdan Zoelva (Hakim Konstitusi Republik Indonesia), Azwar Abubakar (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), G.K. Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD RI) dan Rokhmin Dahuri (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI).

Disamping itu lima tokoh muda, Fayakun Andriadi, Damien Dematra, Johan Gazali, Daniel Tagudedo dan Hikmanto Juwono telah menerima Anugerah The STAR sebagai tokoh mudah yang diharapkan akan membawa perubahan kedepan dalam kiprahnya masing-masing. fayakhun

Fayakhun Andriadi Soroti Lemahnya Human Security di Jakarta

Terkait pentingnya human security, FayakhunAndriadi, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta secara khusus menyoroti problem di Jakarta. Lewat akun pribadinya di kompasiana.com, Fayakhun menulis : “Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga Ibukota Jakarta belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hingga kini berbagai skema perlindungan dan jaminan sosial itu masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.”

Menurut Fayakhun, persoalan tersebut ada tiga hal. Pertama, belum adanya kepastian perlindungan dan jaminan sosial untuk setiap penduduk (WNI) agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan UUD 1945. Perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini belum mampu mencakup seluruh warga negara Indonesia, yakni baru mencakup para pekerja sektor formal (swasta, PNS, dan TNI/Polri). 

Kedua, adalah belum adanya satu peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan sistem perlindungan dan jaminan sosial. Masing-masing jenis perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini dilandasi oleh UU dan atau PP yang berbeda-beda. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan penanganan skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terpisah-pisah dan bahkan tumpang tindih. Sebagai contoh, asuransi kesehatan di-cover oleh PT. Jamsostek, PT Askes, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). 

Ketiga, skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terbatas, sehingga benefit (kuantitas dan kualitas) yang diperoleh juga masih terbatas. 

Terkait berbagai persoalan diatas, Fayakhun mengulas lebih jauh. “Menyangkut dengan persoalan pertama, pemerintah ibukota saat ini tidak memiliki konsep yang jelas dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warganya. Terbukti pemberian asuransi sosial belum mampu menjangkau masyarakat miskin ibukota yang banyak bergelut di sektor informal. Padahal penduduk Jakarta yang berada di sektor ini jumlahnya sangat banyak bila dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Kenyataan yang sangat kasat mata adalah banyaknya peristiwa yang sangat memperihatinkan hadir di tengah-tengah kita.”

“Menyangkut persoalan kedua, belum adanya peraturan perundang-undangan menjadi problem yang sangat krusial, karena menyangkut payung hukum. Meski UUD dengan tegas mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan dan jaminan sosial dalam UU Nomor 40 tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), namun dalam kenyataannya belum diikuti oleh ketersediaan peraturan perundangan di bawahnya yang bersifat tegas.”

“Menyangkut persoalan ketiga, skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terbatas, yang tidak sebanding dengan risiko kerja yang ditanggung para buruh. Karenanya menurut hasil penelitian SMERU, angka peserta Jamsostek di Indonesia mengalami penurunan sangat drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2008 saja, misalnya, turun mencapai 47 persen dari empat tahun kebelakang. Hal ini disebabkan di antaranya karena tidak komprehensif dalam memenuhi tunjangan sosial bagi para buruh,” pungkas Fayakhun andriadi

Fayakhun Andriadi Tawarkan Dua Opsi untuk BNP2TKI

fayakahun andriadi mengatakan Buruknya peran BNP2TKI dalam kinerjanya membuat banyak pihak merasa resah. Apalagi selama ini ditengarai ada konflik kepentingan antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans. Hal ini pun yang diulas oleh Fayakhun Andriadi, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Melalui akun pribadinya di kompasiana.com, Fayakhun menulis :

“BNP2TKI relasinya dengan Kemenakertrans sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang dikeluarkan kementerian dalam penempatan TKI di luar negeri. Dalam kenyataannya, selama ini kedua lembaga ini, karena menyangkut “lahan rezeki”, seringnya berebut peran dalam penempatan TKI. Bahkan keduanya terkesan kuat ada dualisme kepemimpinan dalam menyediakan pelayanan TKI.”

“Bila sudah begini, jangan harap BNP2TKI dapat maksimal bertugas melakukan tugasnya dalam penempatan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sampai pada titik inilah, TKI yang hanya jadi korban, karena tidaknya ada komitmen dan keseriusan dari para pemangku kebijakan dalam menangani mereka,” tambah Fayakhun.

Karena itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta tersebut, memberikan tawaran dua opsi untuk lembaga ini. “Kita tidak mengharapkan lagi kinerja yang optimal dari BNP2TKI sebagai badan yang bertugas melindungi TKI di luar negeri. Karenanya pilihannya hanya dua untuk lembaga ini, bila tidak dibubarkan, maka ia menjadi salah satu direktorat di Kemenakertrans,” tulis Fayakhun.

fayakahun andriadi mengatakan  “Rasionalisasinya sangat jelas. Pertama, badan ini sudah tidak lagi efektif menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 39 tahun 2004 itu. Kedua, keberadaannya selama ini kerap memposisikan sebagai “lawan tanding” kementerian yang jelas bertentangan dengan cita-cita awal pendiriannya. Ketiga, lembaga ini lebih banyak sibuk mengurusi konflik yang terjadi baik di kalangan internal lembaga itu, atau bahkan dengan kementerian. Kondisi inilah yang membuat tidak lagi produktif keberadaannya. Keempat, semakin banyaknya TKI yang menjadi korban di luar negeri, tanpa penting yang dilakukan oleh BNP2TKI,” papar Fayakhun memberikan pandangan.

Fayakhun menyadari bahwa pilihan tersebut tentu saja akan membawa konsekuensi ekonomi politik yang tidak kecil. Baik bagi para pegawai di BNP2TKI itu sendiri, maupun terkait dengan legitimasi pemerintah. Namun, pihak pemerintah harus berani dan tegas, dibanding harus miris menyaksikan para TKI di luar negeri kita yang setiap tahunnya banyak mengalami kekerasan.

“Opsi kedua, bila ingin menghindari krisis legitimasi yang lebih luas dialami oleh pemerintah, maka dapat diambil keputusan dengan memasukkan tugas dan peran lembaga itu ke dalam kementerian. Artinya, dibuatkan direktorat tersendiri yang selama ini mengurusi tugas-tugas BNP2TKI. Catatannya, perlu dibuat aturan yang lebih tegas agar terhindar lagi dualisme kepemimpinan atau tumpang tindih peran,” pungkas Fayakhun.

Fayakhun Andriadi Tawarkan Solusi Motorisasi

Dalam rentang perkembangannya, menurut FayakhunAndriadi kendaraan pribadi dan sepeda motor tumpah ruah melebihi jumlah tranportasi publik yang ada. Berdasarkan data Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, menurut Fayakhun Andriadi tahun 2010 jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 11.362.396. Dari angka tersebut, kendaraan roda dua lebih mendominasi dengan jumlah 8.244.346 unit. Tahun 2012, menurut Fayakhun Andriadi sebanyak 13.062.396 kendaraan semakin menumpuk di jalanan Jakarta.

Sebenarnya dua persoalan penyebab macet bagi Fayakhun Andriadi (motorisasi dan ketidaknyamanan sarana transportasi) saling berkait. Selalu hadir bersamaan saat macet melanda lalulintas Jakarta. Motorisasi terjadi salah satu diantaranya karena banyak orang sudah tidak lagi percaya pada transportasi publik.

Karena itu bagi Fayakhun Andriadi pola tingkah masyarakat dalam melakukan perjalanan di Jakarta lebih memilih kendaraan pribadi atau sepeda motor daripada menggunakan transportasi publik. Kecenderungan macam ini lebih merupakan pilihan rasional masyarakat terhadap kondisi kendaraan yang ada di Jakarta. Dengan meminjam data survei JICA SITRAMP, menyebut aspek keamanan dan kenyamanan menjadi alasan memilih kendaraan pribadi atau sepeda motor.

Motorisasi Jakarta Solusi Fayakhun Andriadi

Bagi Fayakhun Andriadi jalan raya lahir untuk melayani hajat orang banyak. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk menyintas dan menyeberang di jalan. Jalan raya pada awalnya adalah ruang interaksi banyak orang. Di jalan setiap individu memililiki kesempatan yang sama dalam menggunakan setiap ruas jalan.

Dalam diskursus transportasi, lanjut Fayakhun Andriadi Jakarta pada tahun 1970-an selalu menjadi rujukan moda transportasi humanis aman dan ramah lingkungan. Bagaimana moda transportasi yang ada mengikuti bentuk dan ruas jalan. Untuk jarak dekat, menurut Fayakhun Andriadi masyarakat Jakarta hanya membutuhkan becak sebagai alat transportasi dan trem untuk jarak jauh. Moda trasnportasi yang berkembang saat itu tidak kontraproduktif dengan keberadaan ruas jalan dan kebutuhan masyarakat. Artinya, kehadiran alat transportasi itu seharusnya berkait erat dengan lingkungan jalan raya dan melibatkan partisipasi masyarakat kota dalam menentukan moda transporatsi dan regulasi transportasi. Sehingga jalanan raya menyediakan cukup ruang bagi publik untuk hajat orang banyak. Demikian juga transportasi memainkan fungsinya sebagai transportasi publik yang tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas.